BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang masalah
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang dapat dibuatkan beberapa rumusan masalah:
1. Pengertian Kebijakan moneter
2. Pengertian Kebijakan Fiskal
3. Hubungan antara kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
4. Peranan Kebijakan moneter dan fiscal di Negara berkembang
1.3. Tujuan
1. Agar Lebih memahami tentang pengertian kebijakan fiscal dan kebijakan moneter
2. Agar menambah wawasan kita tentang masalah yang terjadi dalam 2 kebijakan tersebut
3. Dan mempermudah pembaca mengetahui apa hubungan kebijakan moneter dan kebijakan fiscal dalam perekonomian
BAB II
PEMBAHASAN
a. Pengertian Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
· Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain:
- Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
b. Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, di Indonesia, hal ini terkait dengan APBN ( Anggara Pendapatan dan Belanja Negara).
Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara pendapatan negara antara lain misalnya : bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain .
Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya : belanja persenjataan , pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, memang keduanya sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.Untuk mewujudkan perekonomian ke arah yang lebih baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan fiskal dengan instrumen utamanya berupa pajak. Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya : belanja persenjataan , pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, memang keduanya sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara.Untuk mewujudkan perekonomian ke arah yang lebih baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan fiskal dengan instrumen utamanya berupa pajak. Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal mempunyai beberapa tujuan, antara lain meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara stabilitas ekonomi internal (dalam negeri) dan eksternal (luar negeri), serta mengendalikan tingkat inflasi.
Alat kebijakan fiskal
Untuk mewujudkan tujuan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan fiskal antara lain pajak, pinjaman publik, dan subsidi.
C. Peranan Kebijakan Fiskal di Negara Berkembang
Walaupun alat-alat kebijakan fiscal yang tradisioanl tidak menciptakan hasil yang sama efektifnya dengan di negara maju,bila kebijakan yang dijalankan dengan memperhatikan keadaan di negara berkembang, maka kebijakan itu dapat menjalankan peranan penting di dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan. Pertama-tama, dengan menjalankan kebijakan fiscal yang lebih berhati-hati (konservatif) daripada di negara maju, yaitu dengan selalu menjaga agar pengeluaran pemerintah tetap dalam keadaan seimbang dan menghindari melakukan pengeluaran yang berlebihan, kebijakan tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi. Kedua, kebijakan fiscal dapat digunakan untuk mempengaruhi corak penggunaan sumber daya. Perbelanjaan pemerintah disuatu sektor akan dapat menggalakkan penanaman modal yang lebih besar di sektor tersebut, sedangkan pajak yang tinggi di suatu sektor akan membatasi gairah para pengusaha untuk menjalankan kegiatan di sektor tersebut.
Kebijakan fiskal lainnya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi corak penggunaan sumber daya dalam perekonomian adalah dengan memberikan perangsang fiskal (fiscal incentives) kepada perusahaan-perusahaan yang akan berusaha dalam beberapa bidang kegiatan tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Bentuk perangsang fiskal tersebut antara lain adalah memberikan pinjaman modal yang bersyarat ringan, pembebasan sementara pembayaran pajak, mempercepat depresiasi barang-barang modal, dan mengurangi atau membebaskan pajak impor barang-barang modal dan bahan-bahan mentah yang digunakan. Akhirnya, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mempertinggi tingkat penanaman modal. Tujuan ini dapat dicapai dengan meningkatkan pajak di sektor-sektor tertentu, asal saja ini tidak mengurangi perangsang untuk menaikkan produksi. Pendapatan pemerintah yang lebih tinggi ini memungkinkannya untuk melakukan pembentukan modal yang lebih banyak. Di samping itu, tujuan tersebut bisa pula dicapai dengan meberikan berbagai jenis perangsang fiskal seperti yang baru dijelaskan di atas. Dengan demikian, perangsang fiskal memegang dua peranan penting dalam pembangunan, yaitu sebagai alat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan sebagai alat untuk
memperbesar jumlah pembentukan modal.
d. peranan kebijakan moneter di negara berkembang
Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini bukanlah berarti bahwa kebijakan moneter tidak dapat digunakan sama sekali di negara berkembang. Kebijakan moneter masih tetap besar peranannya dalam menciptakan kestbilan ekonomi. Tapi, bentuk kebijakan yang harus dilaksanakan haruslah disesuaikan dengan masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi. Karena uang tunai (uang kertas dan uang logam) merupakan bagian terbesar dari penawaran uang, maka kebijakan moneter bukan saja harus ditunjukkan untuk mempengaruhi penawaran yang diciptakan oleh sistem bank, tetapi harus pula meliputi usaha untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat. Pertambahan penduduk dan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari usaha dan kegiatan pembangunan menyebabkan dari tahun ke tahun penawaran uang harus ditambah. Berarti salah satu tugas dari kebijakan moneter adalah untuk menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Dan di negara berkembang kebijakan ini harus mencakup juga kebijakan untuk mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat, yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat pengeluarannya. Salah satu caranya adalah dengan menarik uang tersebut kedalam sistem bank, misalnya dengan cara memberikan bunga yang tinggi kepada penyimpan deposito berjangka. Langkah ini bukan saja dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga dapat membantu menyediakan tabungan untuk digunakan dalam penanaman modal yang lebih produktif.
Tugas kebijakan moneter di negara berkembang pada umumnya jauh lebih berat dan rumit jika dibandingkan dengan di negara maju. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, tugas untuk mnciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalanya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat dikalangan penguasa moneter dan juga dipihak pemerintah . kekurangan modal dan terbatasnya pendapatan pemerintah seringkali menimbulkan dorongan yang kuat bagi pemerintah untuk meminjam secara berlebihan pada bank sentral. Jika dilakukan, lajunya pertumbuhan jumlah uang tunai akan menjadi lebih cepat daripada yang diperlukan. Kenaikan harga-harga akan terjadi . seperti telah diuraikan sebelum ini, sifat dari penawaran baramg-barang di negara berkembang adalah kurang elastis kalau dibandingkan denga di negara maju. Maka, pertambahan penawaran uang yang terlalu cepat lebih mudah menimbulkan inflasi. Dengan demikian peminjaman yang berlebihan oleh pemerintah pada bank sentral bukan akan mendorong perluasan kegiatan ekonomi, tapi akan menaikkan tingkat harga barang-barang.
Kedua, bank sentral di negara berkembang harus secara lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaanvaluta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri (ekspor dan impor). Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi di negar tersebut , karena harga bahan mentah yang diekspor selalu naik turun. Maka, penerimaan dari kegiatan ekspor selalu perubahan yang tidak teratur. Adakalanya tingkat kenaikannya besar sekali, dan adakalanya sangat merosot , akibat dari naik turunnya pendapatan ekspor kepada kestabilan ekonomi dan kelancaran pembangunan. Dari uraian itu dapat disimpulkan tentang pentingnya menghindari akibat-akibatyang tidak menguntungkan tersebut. Sebagian dari tugas itu di]pikul oleh kebijakan moneter.
Akhirnya tugas kebijakan moneter adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan dengan mengembangkan lebih lanjut badan-badan keuangan yang telah ada dinegara berkembang. Pembangunan ekonomi memerlukan modal, dan modal tersebut antara lain berasal dari masyarakat. Badan-badan keuangan dapat membantu mempertinggi pembentukan modal dalam suatu masyarakat, yaitu dengan mendorong masyarakat melakukan tabungan di dalam badan-badan keuangan, dan selanjutnya mengalirkan tabungan ini kepada para pengusaha. Tabungan yang diciptakan ini memungkinkan para pengusaha mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dan membangun industri-industri. Oleh karena itu, untuk melancarkan jalannya pembangunan perlulah digalakkan perkembangan badan-badan keuangan dan pasar modal. Perkembangan ini akan membantu usaha untuk menyediakan lebih banyak tabungan di dalam masyarakat yang sedang berusaha mempercepat pembangunannya. Disamping itu, kebijakan moneter harus menjalankan langkah-langkah yang menjamin agar modal atau tabungan yang dikumpulkan dapat diarahkan penggunaannya kepada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif . langkah- langkah ini akan membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi. Secara tradisi, bank-bank di negara berkembang lebih menitikberatkan kegiatannya pada pemberian pinjaman kepada sektor perdagangan,karena lebih menguntungkan dan risikonya lebih lebih rendah bila dibandingkan dengan memberi pinjaman kepada sektor industri dan pertanian . untuk menjamin agar dana tabungan yang diciptakan akan mengalir ke dua sektor itu, perlulah dilakukan pengawasan pemerintah melalui bank sentral dengan melaksanakan kebijakan moneter yang sesuai untuk tujuan tersebut.
Di Negara berkembang kebijakan moneter yang demikian mempunyai kemampuan yang terbatas dalam mempengaruhi perubahan penawara uang dan pengeluaran masyarakat. Ada beberapa factor yang dapat menimbulkan keadaan ini, yaitu:
1. Bank-bank komersil pada umumnya memiliki cadangan yang berlebuhan. Oleh karenanya perubahan dalam tingkat cadangan minimum tidak akan banyak mempengaruhin kegiatan mereka untuk meminjhamkan uang kepada para pengusaha dan masyarakat.
2. Kelebihan dalam cadangan menyebabkan bank-bank komersil jarang sekali meminjammdari bank sentral. Dengan demikain perubahan suku buynga dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral sedikit saja pengaruhnya kepada kegiatan bank-bank komersil.
3. Pasar uang dan pasar modal masih belum sempurna keadaannya dinegara berkembang. Ini menyebabkan operasi pasar terbuka tidak dapat dijalankan secara efektif. Dalam masyarakat belum terdapat cukup banyak surat-surat berharga untuk diperjualbelikan.
4. System bank belum mencapai tingkat perkembangan yang tinggi. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat berhubungan dengan badan tersebut. Dengan demikian kebijakan moneter hanya mempengaruhi sebagian kecil saja dari seluruh kegiatan perekonomian. Di samping itu penawaran uag di negara berkembang terutama masih terdiri dari uang kertas dan logam. Jumlah uang bank (bank money), yang merupakan komponen lain dari penewaran uang dalam perekonomian, belum sepenting seperti di negara maju. Ini berarti kegiatan perdagangan masih banyak yang dilakukan tanpa menggunakan jasa-jasa system; pedagangan dilakukan secara barter atau dengan menggunakan uang tunai. Dalam keadaan seperti ini kebijakan moneter yang tradisional lebih terbatas bankpengaruhnya kepada tingkat pengeluaran dalam masyarakat.
e. Hubungan Antara Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad Ikhsan, (http://majalah.tempointeraktif.com) negara-negara yang tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan terutama di negara berkembang.
Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.
Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara. Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.
Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah (prepayment).
Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman luar negeri (official foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara (government bonds) dan privatisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa penerbitan obligasi negara merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan yang nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Hal yang paling penting diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara (sustainable).
Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian . Dalam hal defisit APBN dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan sebagian besar pinjaman dari CGI selama ini. Akan tetapi bila pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri, maka pembiayaan defisit dengan memakai pinjaman luar negeri tersebut akan menimbulkan tekanan inflasi. Dilain pihak, pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi.
Adapun pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal pemerintah . Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu lintas modal Pemerintah cenderung positif. Adapun kinerja pemerintah dapat dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu lintas moneter yang positif menunjukkan adanya cash inflow.
Pada dasarnya, kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrument.
BAB III
PENUTUP
a. Kesimpulan
Kebijakan Moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera,Sedangkan Kebijakan Fiskal kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, di Indonesia, hal ini terkait dengan APBN ( Anggara Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam Kebijakan fiskal negara berkembang ada beberapa peranan di dalam negara berkembang yaitu untuk mempercepat proses pembangunan,dapat mempengaruhi corak penggunaan sumber daya,Begitupun peranan Kebijakan moneter adalah tetap besar peranannya dalam menciptakan kestabilan ekonomi tapi harus sesuai dengan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi,dan dinegara berkembang kebijakan ini juga harus mencakup penawaran uang sebagai usaha-usaha dalam pembangunan agar berjalan lancar.Adapun Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
b. Saran
Hingga kini berbagai problematika dalam perekonomian Indonesia dan masih sulit diprediksi perbaikannya,oleh sebab itu adanya peran pemerintah dalam kebijakan ini sangat penting dalam suatu negara untuk arah perekonomian yang lebih baik,dan adanya peninjauan kembali tentang strategi-strategi yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam suatu negara,Semuanya takkan berhasil dalam suatu negara jika tidak direncanakan pelaksanaanya secara berhati-hati,sistematis,dan dengan kerja keras dan harus didukung oleh para pelaku ekonomi karena strategi-strategi yang dilaksanakan merupakan sebuah rangkaian program kegiatan yang bersifat saling mengisi agar memberikan hasil seperi yang diharapkan,yang jelasnya berencana dan berbuat adalah lebih baik dari pada bermimpi,apalagi menggerutu.semoga berhasil
Daftar Pustaka
Marsuki. 2010. Analisis perekonomian Nasional & Internasional. Mitra Wacana Media : Jakarta
Sukirno, Sadono. 2011. Ekonomi Pembangunan. Kencana : Jakarta
www.google.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar